 |
| Mahasiswa Sumenep Saat Unras di Depan Kantor Bupati Sumenep |
Tiga Organisasi mahasiswa kepulauan berunjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin (25/11). Mereka menuntut perbaikan transportasi laut, dengan penambahan armada baru.
Tiga organisasi itu masing-masing Forum Mahasiswa Kangean (Formaka), Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpas), dan Forum Pemuda Raas (FPR).
Mahasiswa menilai, saat ini layanan transportasi laut ke kepulauan belum memadai. Dimana jumlah kapal tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Sehingga sering kapal berlayar meski over kapasitas.
“Keberadaan transportasi yang hari ini kami rasakan, ketersediaan fasilitas kurang memadai, kemudian penumpang seringkali di luar kapasitas,” kata Abdul, salah satu mahasiswa kepulauan saat melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sumenep, Senin (25/11).
Untuk itu, mahasiswa meminta, tahun 2020 mendatang, pemerintah harus sudah menyediakan transportasi tambahan. Bahkan, keberadaan Kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III yang baru diresmikan akhir tahun 2018 lalu, dinilai belum mampu mengurai permasalahan transportasi masyarakat kepulauan.
“Kalau dari sisi biaya, DBS III memang sangat membantu. Tapi, yang menjadi masalah, seringkali antara kapal yang ada tidak sebanding dengan pemumpang. Sehingga kami menuntut, tahun 2020 harus sudah ada kapal baru,” tambah Aktivis PMII itu.
Mahasiswa juga bersepakat dengan anggota DPRD dari Dapil kepulauan untuk memperjuangkan penambahan kapal baru itu.
Anggota DPRD Sumenep menandatangani kesepakatan dengan mahasiswa yang berisi tuntutan penambahan kapal baru di tahun 2020, dan pemisahan antara kapal kargo dengan kapal penumpang.
“Kami sebagai wakil dari kepulauan sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk memperjuangkan apa yang menjadi kegelisahan dan menjadi tuntutan masyarakat kepulauan,” kata anggota DPRD Sumenep dari kepulauan, Abu Hasan.
Disinggung saat ini APBD Sumenep 2020 sudah memasuki tahap pembahasan, kata dia, tidak menutup kemunginan hal itu tetap bisa terealisasi. Saat ini, kata dia, APBD Sumenep 2020 belum ditetapkan.
“Kalau pemerintah memang serius, hal ini bisa dianggarkan, saat ini APBD tahun 2020 belum ditetapkan. Tapi jika tidak bisa tahun 2020, tahun 2021 nanti harus dianggarkan,” tambah politisi PKB itu.
Sementara itu, wakil rakyat dari Kepulauan Masalembu, Darul Hasyim Fath menyampaikan, sudah menjadi kewajiban bagi wakil rakyat untuk memperjuangkan nasib konstituennya. Pihaknya juga berkomitmen untuk ikut memperjuangkan tuntutan masiswa itu.
“Kami dari Fraksi PDI Perjuangan, berkomitmen untuk berjuang bersama sama dengan mahasiswa, dengan rakyat, untuk melawan dan memperjuangkan segala bentuk ketidak adilan,” kata Darul di depan mahasiswa. (*)
