 |
| Kepala BPK Pulau Sumbawa Roadshow Ke Bima |
Kepada wartawan media ini Ahmad Yani mengatakan jika kegiatan silaturrahmi yang ia lakukan tersebut adalah untuk mengsinkronisasi kegiatan atau program yang berkaitan dengan kepengawasan ketenagakerjaan dan B3.
"Kegiatan yang kami lakukan ini adalah untuk mengsingkronisasikan kegiatan atau program -program di Balai. Dan sekarang kita harus laksanakan singkronisasi dengan Kabupaten/Kota," ungkapnya Kamis (23/5/2019).
Lanjut Yani sapaan akrabnya dalam hal ini disampaikan tolong lakukan pemetaan /pendataan terhadap kegiatam dengan usaha, pt, cv firma dan perseorangan.
"Ketika data sudah lengkap. Kami juga perlu masukan terkait dengan aduan untuk pembayaran thr. Dan kalau dimungkinkan. Kita sudah ada database. Bukan hnya pt. cv, maupun perseorangan," tegasnya.
Ahmad Yani menambahkan kegitannya bukan hanya di darat. Tapi juga diudara dan laut juga. Seluruh perusahaan harus memiliki K3. ternyata yang banyak melanggar adalah pemerintah. Karena banyak tenaga kerja.
"Kita juga pasti memiliki honornya juga. Pertanyaannya apakah sudah kita lakukan pembayaran THR,"tanya Yani.
Ditempat yang sama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabuapten Bima Nasrullah mengatakan jika tim untuk posko pengaduan THR sudah terbentuk.
"Sudah bentuk tim untuk pemantauan thr ini. Dan sudah ada. Kita mau turun terkait masalah thr. Dan kita juga hari ini kita mau rapat terkait persoalan thr," katanya.
Lanjutnya, kita juga melihat perusahaan - perusahaan tenaga asing. PAD nya 1000 usd / tahun. Untuk pengurusannya dia harus urus ijin di kementerian. Untuk TKA ada hal - hal krusial isu TKA chinese yang merebak di indonesia. Apa maslahanya pemantuan lebih awal. Dan ketika diperlukan kehadiran kami terkait tka kami siap. Agar sistim penanganannya lebih jelas,"tambah Kadistran Bima H. Nasrullah.,S. Sos
Masih ditempat yang sama Satker Bima, Kota Bima dan Dompu pada BPK pulau Sumbawa Irwan menegaskan luasnya wilayah kerja ini akan menjadi tugas Balai. Bahwa pak gubernur mengamatkan kami dengan seluruh jajaran lakukan pemetaan kegiatan usaha di pulau Sumbawa.
"Jadi untuk mengerjakan ini semua. Kita harus berkerjasama. Karena ketika kerjasama Kabupaten /Kota dengan BPK Pulau Sumbawa kami rasa kerja kita semua akan terasa ringan bila kita kerjakan bersama - bersama," singkatnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Jupri mengatakan agar pengawasan ketenagakerjaan ada di kota. Agar Pemetaan dan pendataan perdagaangan dan industri tenaga kerja formal dan imformal muda untuk pengawasannya.
"Dan juga dalam hal ini pihak Capil, ketenagakerjaan, kepolisian dan kejaksaan kita libatkan. Karena perda sudah dibuat. Dan tentang ketenagakerjaan mari kita tingkatkan dan kita kordinasi dengan baik," singkat Jupri.
Berdasarkan pantauan wartawan Kepala BPK Pulau Sumbawa Ahmad Yani, juga melakukan silaturrahmi dengan Kepala Imigrasi Bima yakni Dedi. Dalam pertemuannya dengan Kepala Imigrasi Bima Ahmad Yani memberikan masukan bahwa tugas kepengawasan ketenagakerjaan bukan lagi di Kabupaten tapi sudah ada di provinsi yang di BPK pulau Sumbawa. (Hermansyah)
